Senin, 12 November 2012

Green Economy (BI-01-SS-12)


Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.
Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.
Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (green economy) dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)?. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi Hijau Tema Hari Lingkungan Hidup 2012. UNEP menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 adalah “Green Economy: Does it include you?”. Dalam konteks Indonesia, tema tersebut diadaptasi sebagai Tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menjadi “Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”.
Dari sini terlihat pentingnya perubahan paradigma dan perilaku untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.
Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku.
Referensi:
  • www.unep.org/wed/greeneconomy
  • Sambutan Menteri Lingkungan Hidup Kepada Pemimpin Daerah Dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012

.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) (BI-01-SS-12)


Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah seperangkat standar akuntansi, yang dikembangkan oleh Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik.

India adalah salah satu dari 100 negara lebih yang telah atau sedang bergerak menuju IFRS (International Financial Reporting Standar) konvergensi dengan maksud untuk mewujudkan keseragaman dalam sistem pelaporan secara global, memungkinkan bisnis, keuangan dan dana untuk mengakses lebih banyak kesempatan.

ICAI telah memutuskan untuk menerapkan IFRS di India. Departemen Corporate Affairs juga telah mengumumkan komitmennya untuk konvergensi ke IFRS.
IFRS
International Financial Reporting Standars atau yang lebih akrab didengar dengan istilah IFRS mungkin merupakan hal baru di bidang akuntansi yang mulai resmi diimplementasikan sejak awal tahun ini. Perkembangan IFRS di Indonesia juga berdampak terhadap peraturan perpajakan. Atas dasar hal ini Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan bekerja sama dengan tax center Universitas Nasional menyelenggarakan Seminar Perpajakan dengan tema “Dampak Konvergensi IFRS ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia Terhadap Perpajakan”. Penyelenggaraan acara dilangsungkan di aula Universitas Nasional (12/07/2012) dengan mengundang dua orang narasumber yang cukup mumpuni di bidang masing-masing yaitu Dr. Dwi Martani selaku praktisi dan akademisi Universitas Indonesia dan Prof. Dr. John Hutagaol selaku Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh Saudara Yohan Suharsoyo.
Bagi Kanwil DJP Jakarta Selatan penyelenggaraan seminar merupakan salah satu wujud nyata bahwa Kanwil DJP Jakarta Selatan sangat mendukung adanya wadah dalam mengkaji berbagai ilmu pengetahuan baru demi kemajuan perpajakan.

Softskill yang dibutuhkan oleh seorang akuntan (BI-01-SS-12)


Untuk menjadi akuntan, saat ini tidak hanya diperlukan kemampuan teknis klerikal saja. Berkembangnya organisasi bisnis membutuhkan akuntan yang tidak hanya mempunyai kemampuan ‘hard-skills’ namun kemampuan ’soft-skills’ juga menjadi penting.

Dalam beberapa kasus yang pernah di ceritakan kepada saya, ada 3 lulusan jurusan akuntansi mendatangi suatu perusahaan, mereka sedang dalam proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Mereka masing-masing diharuskan presentasi tentang anggaran, modal kerja dan analisa arus kas. Duh, kasihan juga, karena mereka tidak tahu bagaimana membuat presentasi yang baik. Mulai dari membuat bahan slide powerpoint sampai membuat apa yang harus dipresentasikan.

Sebagai pengajar, ini juga kesalahan proses pendidikan yang kurang juga memberikan soft-skills di kelas (mungkin banyak dosen sendiri soft-skills nya juga kurang, mungkin termasuk saya sendiri hehehe).

Dari risetnya Intitute of Management Accountant memang sudah lama telah terjadi pergeseran bahwa akuntan sekarang ini nggak hanya duduk dibelakang meja saja, tetapi lebih kepada ‘business partner’ dan ‘internal consultant’ dan hal ini akan harus banyak mempunyai kemampuan soft-skills yang memadai.

Berikut ini ada 24 jenis soft-skills yang paling tidak harus dimiliki oleh seorang akuntan (Sasongko Budi 2007). Antara lain :

1. Oral/spoken communication skills: Both one-on-one and in groups (e.g., presentations)
2. Written communication skills: Both printed and online written work, including reports, letters and email.
3. Teamwork/collaboration skills: Working with others to accomplish tasks
4. Self-motivation/initiative: Doing things without needing to be told or persuaded
5. Work ethic/dependability: dependability: Being thorough and accurate so olleagues can count on you.
6. Critical thinking: Challenging things when appropriate and proposing alternatives to consider.
7. Risk-taking skil: Taking a considered chance on something new, different or unknown
8. Flexibility/adaptability: Going with the flow and adjusting with unforeseen circumstances.
9. Leadership skills: Guiding and supporting others in order to accomplish something.
10. Interpersonal skills: Relating with other people and communicating with them in everyday interactions.
11. Working under pressure: Handling the stress that accompanies deadlines and other limitations or constraints.
12. Questioning skills: Asking questions in order to learn or clarify something.
13. Creativity: Having the imagination to come up with new or off-the-beaten-path ideas.
14. Influencing skills: Persuading others to think about or adopt a different point of view.
15. Research skills: Gathering information in order to study or answer questions.
16. Organization skills: Being organized and methodical, especially in work-related situations.
17. Problem-solving skills: Analyzing the potential causes of a problem and coming up with a solution.
18. Multicultural skills: Understanding and relating to people who are different from you, perhaps by using a second language.
19. Computer skills: Using basic word-processing, spreadsheet and presentation software as well as the Internet.
20. Academic/learning skills: Learning new things quickly and thoroughly, and being willing to learn continuously.
21. Detail orientation: Making sure that even the little things are done and done correctly.
22. Quantitative skills: Compiling and using numbers to study an issue or answer a question.
23. Teaching/training skills: Showing other people how to do something in a way that allows them to learn quickly and thoroughly.
24. Time management skills: Using your time wisely and consistently staying on schedule and meeting deadlines.

Senin, 22 Oktober 2012

ICW Beberkan Kelemahan KPK Dalam Kasus Bachtiar Chamsyah ( BI 10-10-12)


JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah yang divonis bersalah dalam kasus pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, dan pengadaan kain sarung, akhirnya menghirup udara bebas. Hal ini menyusul masa tahanannya habis. Sedangkan di sisi lain, putusan dalam kasus ini juga belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht).
“Putusan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan, sesungguhnya jauh sekali dari tuntutan JPU yang berharap hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara bagi terdakwa dan denda Rp 100 juta. Terdapat beberapa pengabaian fakta-fakta persidangan yang semestinya memberatkan Terdakwa tetapi kemudian hakim mengabaikannya. Disisi lain, dakwaan penuntut umum juga memiliki kelemahan yang penting untuk dicermati,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (31/1).
Menurut dia, berdasarkan hasil eksaminasi publik yang dilakukan tim eksaminator yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya akademisi, praktisi dan aktivisi antikorupsi menemukan beberapa kelemahan dalam kasus ini.

Kelemahan tersebut, lanjut Febri, antara lain menyangkut dakwaan penuntut umum. JPU menuntut Terdakwa dengan pilihan sanksi yang ringan dibandingkan ancaman hukuman maksimal 20 tahun yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 jo Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dakwaan dan tuntutan JPU menjadi tanda-tanya besar, karena tidak menyertai denda mengganti kerugian negara. “Hal itu jauh dari semangat pemberantasan korupsi yang juga mengupayakan membuat jera pelaku korupsi,” jelasnya.

Ditambahkan, fakta persidangan menyebutkan terdapatnya aliran dana ke Yayasan Cendikia, milik terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi. Namun, penuntut umum memilih tidak mengembangkan keterangan saksi tersebut untuk membuktikan bahwa terdakwa turut menikmati hasil korupsi. Akibatnya majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak ikut menikmati hasil korupsi;

Kelemahan kedua, yakni putusan hakim. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menikmati uang hasil pidana korupsi, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari unsur Pasal 18 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi menjadi titik lemah dalam pertimbangan hakim.

Jika memerhatikan putusan, terdapat jumping conclussion dalam pertimbangan hakim yang tiba-tiba membuat kesimpulan bahwa terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tanpa terlebih dahulu menghubungkan dengan fakta-fakta persidangan terkait aliran uang yang diterima orang-orang termasuk terdakwa.

Jumping conclussion yang mengabaikan bukti-bukti persidangan menyebabkan Terdakwa bebas dari unsur memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

“Fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi khususnya saksi Sularto dan Yusrizal diabaikan oleh majelis hakim, sehingga menyebabkan dakwaan pasal 18 tidak terbukti. Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi Sularto dan Yusrizal Terdakwa turut menikmati uang hasil korupsi,” tutur Febri.

Dengan demikian, imbuh dia, perbuatan Terdakwa yang berdiri sendiri-sendiri jelas-jelas merupakan beberapa kejahatan, menguntungkan yayasan Insan Cendikia, Musfar Azis, Iken Br Nasution, Toni Jaya Laksana, dan lainnya. Menggunakan kesempatan karena jabatan sebagai Mensos. Memerintahkan kepada Pimbapro agar memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan mesin jahit bersumber dari APBN 2004, sapi potong 2004, kain sarung 2006-2008. Bertentangan dengan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. “Hal inilah yang tidak dikejar jaksa,” tandas Febri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bachtiar Chamsyah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam kasus yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, ia kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai menteri atau pengguna anggaran (PA).

Dengan kekuasaan dari jabatannya, terdakwa memerintahkan atau mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) untuk memenangkan pihak tertentu. Sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 33,7 Milyar. Putusan ini kembali diperkuat Oleh Pengadilan Tinggi Tipikor DKI.

Sumber : http://www.beritahukum.com

Mobil Murah: Ramah Lingkungan atau Tambah Kemacetan? ( BI-10-10-12)


 Mobil seharga 80 hingga 90 juta rupiah bakal siap meluncur di jalanan-jalanan di Indonesia. Mobil ini merupakan gagasan pemerintah untuk mengusung program ramah lingkungan, green car. Direktur Jendral Industri Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian  IUBTT  Budi Darmadi  menyebutkan sedikitnya 300 ribu unit lebih yang akan disiapkan.
Staf  Khusus Menteri Perindustrian, Benny Soetrisno dan Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja sepakat menyatakan dukungannya  dengan proyek ini. Hanya saja, kata Lili,  Indonesia  harus lebih dulu memiliki industri dasar logam dan harus yang benar-benar kuat.
Lili dan Benny memprediksi jika industri mobil nasional sudah berjalan, mobil-mobil impor akan dapat disaingi. Menurut keduanya, Indonesia berpotensi cukup besar untuk menjadi negara produsen mobil murah,
Bagi Nursyamsi, pengamat otomotif yang  juga  tergabung di Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia GAIKINDO,  mengatakan, pemerintah belum mempunyai standar hitungan yang akurat untuk merealisasi proyek ini. Menurut dia, hal ini terlihat dari pemberian intensif produsen, terutama insentif fiskal berupa pemotongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
“Kalau treatmentnya di PPnBM, tetap berlaku hal yang sama, sehingga tujuan untuk eco car tidak jelas, menjadi terdistorsi. Target 80 juta on the road tidak akan tercapai dengan PPnBM semata itu harus simultan dengan biaya balik nama dan seterusnya,” tambah Bagi.
Dewan Transportasi Kota menilai proyek mobil murah ini  justru akan menjadi penyumbang kemacetan yang baru. Ketua Dewan Tranpsortasi Kota, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, program ini sangat kontradiksi antara bisnis dan upaya mengurangi kemacetan.
“Menurut saya walaupun itu mobil murah atau ramah lingkungan, kalau itu diperuntukkan untuk kendaraan pribadi, itu kontradiksi dengan kepentingan lingkungan. Kenapa kontradiksi, karena sampai sekarang Jakarta macet karena tingginya penggunaan mobil pribadi. Nanti akan berbondong-bondong orang akan membeli dan akan menambah kemacetan. Persoalan pencemaran lingkungan semakin tinggi karena kemacetan tersebut,” tegas Azas Tigor.
Namun pemerintah tidak merasa kehadiran mobil murah akan berpengaruh pada peningkatan kemacetan. Program ini diyakini mampu untuk meningkatkan perekomian masyarakat.
“Yang macet itu kan kota-kota besar saja, Jakarta, Surabaya dan Medan. Saya ingat, rakyat kita itu banyak yang perlu mobil, coba ada kan survey kepada pemilik sepeda motor, mereka akan berkata pak kalau ada uang kita nanti ganti mobil, supaya tidak kehujanan. Jadi ini menumbuhkan perekonomian,” kata Direktur Jendral Industri Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi
Pengamat transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna berpendapat, proyek ini menunjukkan tidak adanya niat pemerintah untuk memperbaiki kondisi kemacetan.
“Ini sekali lagi menunjukkan ketidakberpihakan kebijakkan pemerintah terhadap transportasi massal. Ini pun menunjukkan tidak adanya koordinasi sektor pengembangan industri dang sektor infrastruktur terutama pembangunan jalan. Bentuk diskoordinasi ini menjadikan persoalan tidak pernah terurai bahkan jauh dari solusi.”
Yayat Supriyatna menambahkan, selama ini pemerintah selalu mengesampingkan program jangka panjang dengan hadirnya program jangka pendek. Padahal memperbaiki sistem tranportasi massal atau umum, serta memperbaiki infrastruktur jalan adalah program jangka panjang yang sangat membantu  mengatasi kemacetan. Bukan membuat program baru dengan memproduksi  mobil.